TRAGEDI MEI 1998


LEMBAR FAKTA*

Tragedi Mei 1998

Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah tragedi nasional yang sangat menyedihkan dan merupakan satu aib terhadap martabat dan kehormatan manusia, bangsa dan negara secara keseluruhan. Pemerintah maupun masyarakat harus secara sungguh-sungguh mengambil segala tindakan untuk mencegah terulangnya persitiwa semacam kerusuhan tersebut.

(TGPF Mei 1998)

UMUM

  • Presiden BJ Habibie, atas nama pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia, secara terbuka

mengutuk aksi kekerasan pada peristiwa kerusuhan Mei 1998, termasuk kekerasan seksual

terhadap perempuan. Pernyataan ini disampaikan pada 15 Juli 1998.

  • Pemerintah Indonesia, pada tanggal 23 Juli 1998, berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri

Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman,

Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita dan Jaksa Agung membentuk Tim

Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa 13 – 15 Mei 1998. Anggota TGPF terdiri dari unsurunsur

pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM), LSM dan

organisasi Kemasyarakatan lainnya. TGPF dipimpin oleh Marzuki Darusman, SH (Komnas HAM).

  • · TGPF Mei 1998 menyimpulkan bahwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998 adalah puncak dari rentetan

kekerasan yang terjadi dalam berbagai peristiwa sebelumnya, termasuk penculikan sebagai

kegiatan intelijen (atau dikenal juga sebagai kasus penghilangan paksa) dan penembakan Trisakti.

Kerusuhan Mei 1998 juga tidak terlepas dari proses pergumulan elit politik terkait kelangsungan

kekuasaan kepemimpinan nasional dan proses pemburukan ekonomi moneter yang cepat.

  • · TGPF Mei 1998 menemukan tiga pola kerusuhan berdasarkan pengamatan peristiwa di Jakarta

dan beberapa kota besar lainnya, yaitu pertama kerusuhan bersifat lokal, sporadis, terbatas dan

spontan, berlangsung dalam waktu relatif singkat dan dengan skala kerugian serta korban yang

relatif kecil. Kedua, kerusuhan bersifat saling terkait antar lokasi, dengan modus yang mirip dan

dengan peran provokator yang menonjol. Kerusuhan jenis ini skala besar dan didapati di semua

tempat, memiliki indikasi berlangsung secara berurutan dan sistematik, namun terdapat mata

rantai yang terputus (missing link) bagi pembuktiannya. Ketiga, kerusuhan terjadi karena

kesengajaan, diduga terkait pertarungan politik di tingkat elit meskipun terputus bukti-bukti atau

informasi yang merujuk pada hubungan secara jelas antara pertarungan antar elit dengan aras

massa. Kerusuhan ini mirip dengan jenis kedua, dengan unsur penumpang situasi jauh lebih jelas.

  • · TGPF Mei 1998 menegaskan adanya keterlibatan banyak pihak, mulai dari preman lokal,

organisasi politik dan massa, hingga keterlibatan sejumlah anggota dan unsur dari tubuh ABRI

yang di luar kendali dalam kerusuhan ini. Mereka mendapatkan keuntungan bukan saja dari upaya

sengaja untuk menumpangi kerusuhan, melainkan juga dengan cara tidak melakukan apa-apa.

  • · TGPF Mei 1998 menemukan bahwa komunitas etnis Tionghoa menjadi sasaran serangan

kerusuhan sebab sentimen anti rasial terhadap kelompok etnis ini adalah faktor laten yang mudah

dieksploitir untuk menciptakan kerusuhan.

  • · TGPF Mei 1998 mengidentifikasi lima kelompok korban, yaitu pertama, mereka yangmengalami

kerugian material akibat penjarahan, pembakaran dan pengrusakan barang atau bangunan, kedua

korban yang kehilangan pekerjaan atau sumber penghidupan, ketiga korban meninggal dan lukaluka,

keempat, korban penculikan, dan kelima korban kekerasan seksual.

  • · TGPF Mei 1998 menggarisbawahi bahwa angka korban jiwa secara nasional tidak dapat

dipastikan karena adanya kelemahan dalam sistem pemantauan serta prosedur pelaporan.

Sebagian besar dari mereka adalah rakyat kebanyakan dan mereka meninggal karena di/terbakar.

Mereka tidak dapat dipersalahkan begitu saja dengan stigma penjarah.

KHUSUS: Kekerasan Seksual

  • · TGPF Mei 1998 memverifikasi adanya 85 perempuan korban kekerasan seksual yang

berlangsung dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998, dengan rincian 52 korban perkosaan, 14

korban perkosaan dengan penganiayaan, 10 korban penyerangan/penganiayaan seksual dan 9

orang korban pelecehan seksual. TGPF menegaskan bahwa kekerasan seksual telah terjadi

selama kerusuhan dan merupakan satu bentuk serangan terhadap martabat manusia yang telah

menimbulkan penderitaan yang dalam serta rasa takut dan trauma yang luas.

  • · TGPF Mei 1998 mengidentifikasikan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual adalah

berasal dari etnis Tiongoa, dan sebagian besar kasus perkosaan adalah gang rape, dimana korban

diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama. Kebanyakan kasus

perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain

  • · TGPF Mei 1998 mengingatkan bahwa kesimpangsiuran di masyarakat tentang ada tidaknya serta

jumlah korban perkosaan adalah akibat pendekatan berdasarkan hukum positif yang

mensyaratkan adanya laporan korban, ada/tidaknya tanda-tanda persetubuhan dan atau tandatanda

kekerasan serta saksi dan petunjuk

  • · Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan Radhika Coomaraswamy, dalam

Misi ke Indonesia dan Timor Timur menggarisbawahi bahwa pemerintah dan masyarakat

Indonesia harus meninggalkan ‘budaya pengingkaran’ atas peristiwa kekerasan seksual terhadap

perempuan dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998 dan pada perstiwa lainnya pelanggaran HAM

sebelum kerusuhan itu.

  • · Korban yang bicara dengan Pelapor Khusus PBB tidak ada yang melaporkan kasus mereka

karena adanya ancaman terhadap keselamatan mereka, ketidakpercayaan pada sistem peradilan

kriminal dan yakin bahwa pelaku tidak akan dibawa ke pengadilan, serta khawatir pengungkapan

kasus mereka akan menyebabkan mereka diasingkan dari masyarakatnya karena perkosaan

membawa aib yang sukar dihapus.

  • · Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menemukan bahwa

sepuluh tahun setelah peristiwa kerusuhan Mei 1998, perempuan korban kekerasan seksual dalam

tragedi ini masih membungkam. Trauma berkepanjangan, perjalanan sejarah kelompok Tionghoa

sebagai sasaran tindak diskriminasi, kredibilitas penegakan hukum Indonesia, kepercayaan pada

komitmen politik penyelenggara negara untuk penuntasan kasus, budaya menyangkal dalam

msayarakat, serta stigma yang dibebankan kepada perempuan korban kekerasan seksual adalah

sejumlah alasan yang membuat mereka terus membungkam.

  • · Desakan untuk perempuan korban kekerasan seksual untuk menampilkan diri secara publik

sebagai pembuktian ada tidaknya perkosaan dan kekerasan seksual lainnya dalam Kerusuhan Mei

1998 adalah sikap yang justru menghalangi proses pemulihan korban dan menciderai upaya

menghadirkan keadilan bagi korban.

LEMBAR FAKTA*

Kilas Jejak 13 Tahun Penanganan Tragedi Mei 1998

Kehormatan kita sebagai bangsa beradab juga ditentukan

sejauhmana bangsa kita dapat mengoreksi kelemahan dan kekurangannya,

secepat apa kita menghilangkan rasa takut dan

mewujudkan rasa tentram dan aman untuk setiap orang tanpa kecuali.

(TGPF Mei 1998)

Kemajuan

  • · Sudah ada 2 dari 8 rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa 13-15 Mei 1998

yang telah ditindaklanjuti. Pertama, perbaikan jaminan keamanan bagi saksi dan korban dengan

membuar undang-undang dimaksud dan membuat badan permanen untuk melaksanakan

program perlidungan terhadap para korban dan saksi. Kedua, ratifikasi konvensi internasional

mengenai anti diskriminasi rasial, merealisasikan pelaksanaannya dalam produk hukum positif,

termasuk implementasi dalam konvensi anti –penyiksaan. Termasuk di dalam kerangka ini adalah

kebijakan negara untuk mencabut aturan-aturan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, dan

penerbitan UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

  • · Pemerintah Indonesia telah melaksanakan sejumlah rekomendasi Pelapor Khusus PBB tentang

Kekerasan terhadap Perempuan dalam Misinya ke Indonesia dan Timor Timur, termasuk

meratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, mengeluarkan Undang-Undang Penghapusan

Kekerasan di dalam Rumah Tangga, mengadopsi prakarsa membentuk ‘pusat krisis satu atap’ agar

dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada perempuan korban kekerasan.

  • · Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara aktif

melaksanakan pemutakhiran informasi tentang berbagai aspek terkait kerusuhan Mei 1998,

melakukan pemantauan tentang berbagai permasalahan kekerasan terhadap perempuan,

mengembangkan kerangka upaya pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, dan

mempromosikan budaya hak asasi manusia serta ingatan sejarah untuk ikut memastikan kejadian

serupa tidak berulang di masa mendatang.

TANTANGAN: Umum

  • · Pemerintah belum menyusun dan mengumumkan buku putih mengenai peranan dan tanggung

jawab serta keterkaitan satu sama lain pihak yang bertalian dengan kerusuhan tersebut

berdasarkan hasil penyelidikan lanjutan terhadap sebab-sebab pokok dan pelaku utama peristiwa

kerusuhan 13-15 Mei 1998.

  • · Penindaklanjutan kasus-kasus yang diperkirakan terkait dengan rangkaian tindak kekerasan yang

memuncak pada kerusuhan 13-15 Mei 1998 masih terus tertunda. Belum ada upaya hukum untuk

pertangungjawaban komando pihak-pihak yang telah diidentifikasikan oleh TGPF Mei 1998.

DPR RI telah menyatakan kasus penembakan Trisakti sebagai bukan pelanggaran HAM sehingga

kasus ini tidak ditindaklanjuti lagi oleh penegak hukum. Selain itu, DPR RI telah memerintahkan

pembentukan pengadilan ad hoc untuk pengusutan kasus penghilangan paksa, namun sampai saat

ini belum ada langkah nyata untuk mewujudkannya.

  • · Rehabilitasi dan kompensasi belum tersedia bagi semua korban kerusuhan. Upaya pemulihan

lebih banyak menjadi inisiatif dari masyarakat sipil. Upaya untuk memastikan adalah tugu

peringatan korban Mei 1998 di Pemakaman Pondok Ranggon, tempat sebagian besar korban

di/terbakar dimakamkan, belum mendapatkan dukungan dari Pemda DKI. Prasasti Jarum Mei

1998 yang terletak di Klender harus berhadapan dengan resiko dirusak bahkan sempat

diberitakan akan digusur. Tragedi Mei 1998 tidak diintegrasikan dalam agenda resmi negara

sebagai peristiwa nasional yang harus diperingati setiap tahunnya dan dalam kurikulum

pendidikan sejarah nasional yang sebetulnya sangat penting untuk memastikan peristiwa serupa

tidak lagi berulang di masa depan.

  • · Pemerintah terkesan membiarkan premanisme dalam berbagai bentuknya tumbuh kembang di

dalam masyarakat, sikap intoleransi antar umat beragama yang berpuncak pada tindak

diskriminasi dan kekerasan pada kelompok minoritas agama, dan keberlanjutan rantai impunitas

bagi individu dan organisasi massa yang melakukan kekerasan sebagai perwujudan sikap

intoleransinya itu.

  • · Sementara aturan hukum tentang intelijen saat ini masih dalam perdebatan, belum ada

mekanisme pendataan lanjutan yang dapat menampung proses pemuktahiran data-data tentang

sema aspek yang menyangkut kerusuhan 13-15 Mei. Hasil laporan Komnas HAM terkait dengan

peristiwa Kerusuhan Mei 1998 juga belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan.

  • · Belum ada sistem perlindungan yang mumpuni bagi pembela HAM. Impunitas bagi pelaku

intimidasi dan kekersan terhadap pembela HAM masih berlangsung, sebaliknya pembela HAM

rentan kriminalisasi akibat aktivismenya.

  • · Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan

bagi perempuan korban kekerasan dan saksi, yang terpadu dengan berefleksi pada persoalanpersoalan

yang ada dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM, terutama Tragedi Mei 199. Di

antaranya, sistem tersebut harus memuat protokol perlindungan yang sensitif gender, mencakup

perlindungan bagi pendamping dan para pembela HAM lainnya, serta pengintegrasian Jakarta

Protocol dalam proses pencarian fakta.

TANTANGAN KHUSUS: Kekerasan Seksual

  • · Reformasi hukum dan amandemen hukum pidana untuk mencerminkan standar internasional

yang mutakhir perihal tindak kekerasan terhadap perempuan masih tertatih-tatih. Belum ada

perubahan tentang ketentuan tentang perkosaan, serta perlindungan yang lebih baik tentang

pelecehan seksual. Pemerintah Indonesia juga belum menarik kembali reservasinya terhadap

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Sebaliknya komnas

perempuan mencatat 79 kebijakan diskriminatif di tingkat nasional dan daerah yang justru

menyudutkan perempuan korban kekerasan seksual.

  • · ‘Budaya Pengingkaran’ masih menjadi hambatan utama dalam penanganan Tragedi Mei 1998,

khususnya kasus kekerasan seksual. Ketidakbersediaan korban untuk mengungkapkan

pengalaman itu di depan publik dijadikan alasan pembenar untuk menyangsikan ada tidaknya

peristiwa perkosaan dan kekerasan seksual lainnya dalam rangkaian kerusuhan 13-15 Mei 1998,

sekalipun telah diverifikasi keberadaannya oleh TGPF Mei 1998.

Lembar Fakta ini disiapkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam rangka peringatan 13 Tahun Tragedi Mei 1998. Seluruh  informasi disadur dari Laporan Eksekutif Tim Gabungan Pencari Fakta  Peristiwa 13-15 Mei 1998, Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan No.1, 2006 dan Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual dalam Kerusuhan Mei 1998

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s